Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus melakukan kunjungan ke daerah, dengan lebih dari 30 provinsi telah dikunjungi. Sementara itu, PKS menyoroti kenaikan harga pangan dan penurunan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengamat membongkar alasan Gibran sering turun ke daerah, sementara Fraksi Gerindra merespons permintaan Budisatrio agar pengawasan terhadap Gibran diperketat.
LAB 45 menyoroti sentralisasi anggaran Prabowo yang membuat transfer ke daerah turun menjadi 18 persen. Isu nasib guru dan tenaga kesehatan juga mencuat karena gaji PPPK Rp23 triliun ditanggung APBN namun pencairan ke daerah lambat. Respons Fraksi Gerindra terhadap Budisatrio menunjukkan dinamika politik di tengah intensitas kunjungan Wapres ke daerah.
Kronologi kejadian menunjukkan kunjungan Gibran ke daerah mencapai lebih dari 30 provinsi, dengan alasan mempercepat program dan menyerap aspirasi masyarakat, sebagaimana dilaporkan Suara.com. PKS menyoroti harga pangan tinggi dan TKD turun pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti dirangkum Kompas.com. LAB 45 mencatat sentralisasi anggaran Prabowo membuat transfer ke daerah turun jadi 18 persen, sebagaimana dilaporkan kontan.co.id.
Fakta dari pihak terkait juga menyoroti nasib guru dan nakes saat gaji PPPK Rp23 triliun ditanggung APBN namun uang yang turun ke daerah lambat, sebagaimana dirangkum VIVA.co.id. Respons Fraksi Gerindra soal Budisatrio minta awasi Gibran, sebagaimana dilaporkan Tempo.co, menunjukkan adanya permintaan pengawasan terhadap intensitas kunjungan Wapres ke daerah.
Dampak langsung dari kondisi ini adalah program daerah yang berpotensi terhambat akibat penurunan transfer anggaran, sementara masyarakat diminta bersabar menunggu percepatan pencairan. Pemerintah diimbau mempercepat distribusi anggaran dan memastikan kesejahteraan guru serta nakes terjamin, agar pelayanan publik di daerah tidak terganggu.