Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial memasuki usia satu tahun penyelenggaraan. Sepanjang periode itu, lebih dari 44 ribu siswa dari keluarga kurang mampu telah mengikuti pendidikan formal dan karakter di berbagai daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan capaian tersebut saat peringatan satu tahun Sekolah Rakyat di Gelanggang Olahraga Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10). Menurutnya, para siswa itu kini sudah berada di dalam kelas dan tersebar di 182 Sekolah Rakyat yang berada di 34 provinsi.
"44 ribu sudah berada di kelas di Sekolah Rakyat, dan yang 1.000 lebih sedang mengikuti proses rehabilitasi di sentra-sentra Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul dalam kegiatan bertema 'Satu Indonesia, Sejuta Cita-Cita'.
Alokasi siswa Sekolah Rakyat tahun ini disebut mencapai 45 ribu anak. Selain yang sudah mengikuti pembelajaran, lebih dari seribu anak masih menjalani proses rehabilitasi di sentra-sentra Kemensos untuk mempersiapkan diri masuk ke jalur pendidikan.
Dampak Nyata bagi Daerah
Bagi masyarakat di daerah, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi jalan masuk bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya sulit menjangkau bangku sekolah. Program ini menyasar kelompok yang selama ini paling terdampak keterbatasan biaya, termasuk di wilayah terpencil dan kawasan dengan angka putus sekolah tinggi.
Gus Ipul turut mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Salah satu yang disebut adalah Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Dukungan serupa dibutuhkan agar jumlah sekolah dan daya tampung terus bertambah di wilayah lain.
Peringatan satu tahun Sekolah Rakyat bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Momen itu dipakai Kemensos untuk menegaskan bahwa akses pendidikan bagi anak kurang mampu menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang lebih siap bersaing.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menambah jumlah siswa, melainkan memastikan kualitas pengajaran dan fasilitas di 182 Sekolah Rakyat tetap merata. Bagi keluarga penerima manfaat, keberlanjutan program ini menjadi penentu apakah anak-anak mereka bisa menuntaskan pendidikan tanpa terbebani biaya.