Jakarta - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman meyakini harga beras di pasaran akan turun setelah aparat penegak hukum menindak pelaku dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Praktik mafia pangan disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
"Iya. Sudah pasti turun. Yang ini (beras SPHP) harganya kan seharusnya Rp12.000 per kg, dijual Rp17.000 per kg. Turun nggak, kalau ditangkapi kayak gini? Ya sudah pasti, otomatis ini, dan ingat, beras melimpah kan?" kata Amran saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).
Amran menjelaskan, beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diduga dipasarkan kembali dengan harga Rp17.000 per kg. Beras subsidi itu disebut diolah ulang dan dijual sebagai beras premium. Praktik tersebut merugikan masyarakat karena beras yang mendapat subsidi pemerintah justru dijual dengan harga lebih tinggi.
Dia pun meminta aparat penegak hukum membongkar dugaan jaringan mafia beras hingga ke seluruh Indonesia. Menurutnya, pengungkapan kasus ini menjadi momentum membersihkan praktik mafia pangan yang merugikan petani maupun konsumen. "Ini memang ada sindikasi, ada komplotan khusus mafia beras. Ini harus dibongkar seluruh Indonesia. Supaya konsumen, masyarakat bisa tenang," tegasnya.
Dampak bagi Masyarakat Lokal
Bagi warga di daerah, terutama konsumen berpenghasilan rendah, harga beras yang melambung menjadi beban harian. Beras merupakan komoditas vital yang dapat memicu persoalan sosial jika terjadi krisis pasokan. Amran menyebut krisis pangan berpotensi melompat menjadi krisis politik dan konflik sosial.
Dia juga menyoroti besarnya anggaran subsidi pemerintah yang belum sepenuhnya mencegah penyimpangan. Subsidi pemerintah pada 2026 mencapai Rp160 triliun, meningkat dari Rp144 triliun pada 2025. "Paling besar di sektor beras, pangan. Tapi masih ada oknum yang bermain-main," ujarnya.
Amran memastikan stok beras nasional saat ini melimpah. Kapasitas gudang Bulog mencapai 3 juta ton, sementara stok beras saat ini mencapai 4,5 juta ton sehingga pemerintah harus menyewa gudang tambahan. "Beras melimpah, gudang tidak muat, kita malah sewa gudang," kata Amran.
Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pengoplosan beras, termasuk jika ditemukan keterlibatan pegawai Kementerian Pertanian maupun Bulog. "Kalau ada (oknum) dari Kementerian Pertanian, Bulog ikut, saya pastikan saya pecat," tegasnya. Meski demikian, penurunan harga beras di pasaran masih perlu dipantau setelah proses penindakan berlangsung.