Denpasar – Asia Tenggara (ASEAN) diprediksi akan menjadi kawasan pengimpor gas bersih atau net importir gas setelah tahun 2032. Prediksi ini mencuat dalam pertemuan 51st ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) yang berlangsung di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, sejak Senin (26/10/2026).
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menyatakan bahwa forum ini membahas upaya menjaga ketahanan energi di tengah tensi geopolitik dunia yang memanas sejak awal 2026. Menurutnya, penutupan Selat Hormuz dalam waktu lama telah memengaruhi pasokan energi global, termasuk Indonesia yang masih berstatus net importir untuk sejumlah komoditas energi.
"Kita berusaha mendiskusikan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk penyelamatan Indonesia, penyelamatan ASEAN. Di bidang ketahanan, kita mendiskusikan bagaimana sebagai ASEAN untuk bekerja lebih banyak lagi bersama-sama memastikan investasi mengalir ke sektor hulu migas, infrastruktur, dan energi terbarukan," ujar Oki kepada wartawan di sela acara, Selasa (27/10/2026).
Selain minyak mentah dan BBM, perusahaan energi se-ASEAN juga membahas pengamanan pasokan gas bumi, termasuk LNG dan LPG. Oki menyebut ASEAN akan defisit di beberapa hidrokarbon yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, perencanaan matang diperlukan agar generasi mendatang tetap bertahan.
"Kalau untuk LNG kita harapkan produksi harus terus naik, dan ekspektasinya setelah 2032 kita akan net importer untuk gas," kata Oki. Ia menambahkan bahwa saat ini yang bisa dilakukan adalah mempercepat akselerasi seluruh proyek pengembangan gas alam, terutama di Indonesia Timur yang masih menyimpan potensi gas besar untuk dimonetisasi.
Data Statistical Review of World Energy 2026 menunjukkan tiga negara utama pengimpor gas alam di ASEAN—Malaysia, Singapura, dan Thailand—mengimpor 26,7 miliar meter kubik sepanjang 2025. Sementara Indonesia masih memproduksi 71,8 miliar meter kubik gas pada 2025 atau 1,7% dari total produksi gas alam dunia, dan belum mengimpor gas alam.
Bagi masyarakat lokal, terutama di wilayah Indonesia Timur, percepatan proyek gas diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, transisi menuju status pengimpor gas setelah 2032 perlu diantisipasi agar harga energi di dalam negeri tetap terjangkau dan pasokan bagi rumah tangga serta industri tidak terganggu.