Presiden Prabowo Subianto mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (21/10/2026), ia memerintahkan agar pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam program strategis itu dipecat dari jabatannya.
Prabowo memaparkan data penegakan hukum terkait MBG. Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 203 orang diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dan 353 orang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN) juga memeriksa 2.600 orang dalam proses pengawasan.
"Banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kita akui," kata Prabowo, dikutip Jumat (23/10/2026). "Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya. MBG ini strategis dan sangat penting untuk masa depan anak-anak kita," tegasnya.
Bagi masyarakat lokal, terutama keluarga penerima manfaat, pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga kualitas program. MBG menyentuh langsung dapur rumah tangga, sekolah, dan koperasi desa. Perbaikan tata kelola di tingkat bawah menjadi kunci agar gizi anak benar-benar terpenuhi.
Selain soal MBG, Prabowo menyoroti capaian pembangunan lain. Sebanyak 10.000 Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi, 440.000 rumah ikut program bedah rumah, dan hampir 5.000 jembatan ditangani dalam satu tahun kerja. Infrastruktur itu disebut menghubungkan lebih dari 12.000 desa.
Pemerintah juga menganggarkan pembangunan atau pengembangan 66 rumah sakit daerah. Dari jumlah tersebut, 22 rumah sakit telah selesai dibangun. Langkah ini diharapkan memperluas akses layanan kesehatan bagi warga di daerah.
Dengan pengawasan ketat dan penindakan tegas, Prabowo berharap MBG berjalan bersih. Masyarakat lokal menanti bukti nyata di lapangan: makanan bergizi yang tepat sasaran, pengelola yang akuntabel, dan masa depan anak yang lebih sehat.