Budiman Sudjatmiko menjadi sorotan publik setelah memberikan sejumlah pernyataan terbaru dalam beberapa hari terakhir di forum publik dan program televisi nasional. Ia merespons kritik Wakil Ketua BEM UI Fathimah yang menyinggung pemerintah terkesan hanya fokus pada satu janji, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menegaskan bahwa rakyat berhak menuntut hasil setelah memilih pemimpin.
Pernyataan itu muncul menyusul peringatan Sumpah Pemuda, ketika Budiman juga menekankan bahwa kritik mahasiswa harus mempersatukan bangsa, bukan memecah belah. Selain itu, ia menilai janji kampanye Gibran soal 19 juta lapangan kerja mustahil direalisasikan. Rangkaian pernyataan tersebut memantik diskusi luas karena menyentuh isu kinerja pemerintah, janji kampanye, dan peran kritik mahasiswa dalam demokrasi.
Menurut laporan media nasional, Budiman menyampaikan responsnya setelah kritik BEM UI diarahkan ke pemerintah. Ia menegaskan bahwa setelah masyarakat memilih pemimpin, rakyat berhak menuntut hasil dari pemerintahan yang dijalankan. Sementara itu, pada momen peringatan Sumpah Pemuda, ia menyatakan kritik mahasiswa seharusnya menjadi instrumen yang mempersatukan bangsa. Pada isu ekonomi, ia menilai janji 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan Gibran mustahil, sebagaimana dilaporkan Warta Ekonomi dan FAJAR.
Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan posisi Budiman yang menekankan akuntabilitas pemerintah sekaligus membingkai kritik sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus memperkuat persatuan. Fathimah, Wakil Ketua BEM UI, sebelumnya menyebut pemerintah terkesan hanya fokus pada satu janji, MBG. Kedua pandangan itu kini menjadi bagian dari perdebatan publik terkait prioritas kebijakan dan realisasi janji politik.
Dampak langsung dari pernyataan tersebut adalah meningkatnya perhatian publik terhadap isu kinerja pemerintah dan janji kampanye. Masyarakat diimbau menyikapi perdebatan secara kritis, membedakan fakta dari opini, serta menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang. KilasNesia akan terus memantau perkembangan terbaru terkait pernyataan dan respons publik tersebut.