Sebanyak 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinyatakan sudah beroperasi hingga 15 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan jumlahnya mencapai 35.000 unit hingga akhir tahun ini, sebagai upaya memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai memicu inefisiensi ekonomi di desa.
Program ini dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Operasionalisasinya diatur Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 yang diteken 19 September 2026, setelah peluncuran resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025.
Dari sisi fisik, sebanyak 28.402 KDKMP telah rampung membangun gedung dan gerai melalui PT Agrinas Pangan Nusantara dengan biaya sekitar Rp3 miliar per unit. Sebanyak 28.240 titik selesai 100%, sementara 7.392 titik lain masih dalam proses pembangunan.
Secara administratif, 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 terdaftar di SIMKOPDES, dan 60.854 memiliki NIB per 14 Oktober 2026. Jumlah pengurus dan pengawas yang terlibat mencapai 695.456 orang.
Presiden Prabowo menegaskan koperasi merupakan jalan menjaga kelompok masyarakat paling bawah. Saat taklimat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 20 Juli 2026, ia menyebut perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan sesuai Pasal 33 UUD 1945.
"Saya semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi," ujar Prabowo saat peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, 12 Juli 2026.
Ia juga menekankan seluruh barang subsidi harus disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Menurut proyeksi pemerintah, program ini akan menggerakkan perputaran dana hingga Rp223 triliun setiap tahun dan meningkatkan pendapatan petani, peternak, serta nelayan hingga Rp202 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Pembentukan KDKMP. Pemantauan serentak operasional dilakukan sejak 15 Oktober 2026 dengan melibatkan gubernur, panglima daerah militer, bupati/wali kota, hingga camat.
"Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya," kata Zulhas, 26 Oktober 2026.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai KDKMP berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, produk bersubsidi yang dipasarkan lewat koperasi bisa lebih murah hingga 50% dibanding toko konvensional.
"Positifnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah KDKMP itu beroperasi," ujarnya, 23 Oktober 2026.