Jakarta, Indo Fokus — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi memangkas volume ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (BBTUD) mulai Sabtu, 24 Oktober 2026. Pemangkasan dilakukan dari dua titik pasokan utama, yakni Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra sebesar 16 BBTUD melalui jalur pipa.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan kebijakan itu berlaku sejak hari yang sama. "Mulai besok (Sabtu, 24/10/2026, hari ini), kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD," ujar Djoko di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat malam.
Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) merespons cepat kebijakan tersebut. Juru bicara EMA menyebut total pengurangan 31 BBTUD itu kurang dari 2% dari total kebutuhan gas harian Singapura yang melampaui 1.000 BBTUD. EMA memahami para importir akan menempuh upaya hukum sesuai kontrak terkait gangguan pasokan.
EMA juga menegaskan telah menyiapkan rencana darurat. Dalam beberapa bulan terakhir, pengurangan pasokan 20 hingga 100 BBTUD akibat pemeliharaan terencana maupun mendesak telah tergantikan dari sumber gas lain. Singapore GasCo dinyatakan siap operasional mengimpor lebih banyak gas alam cair kapan saja, dan pembangkit listrik diwajibkan memelihara cadangan bahan bakar, termasuk minyak solar.
Dampak bagi Masyarakat Lokal
Bagi masyarakat di sekitar wilayah Natuna dan Sumatra, pemangkasan ekspor ini membuka peluang alokasi gas untuk kebutuhan domestik. Pasokan yang sebelumnya dikirim ke Singapura dapat diarahkan untuk mendukung industri lokal, pembangkit listrik, dan rumah tangga di daerah penghasil. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional.
Meski demikian, warga berharap kebijakan tersebut tidak mengganggu pendapatan daerah dan lapangan kerja di sektor migas. Pemerintah daerah diminta memastikan gas yang dialihkan benar-benar dinikmati masyarakat setempat, bukan hanya diekspor dalam bentuk lain. Transparansi alokasi menjadi kunci agar kebijakan ini memberi manfaat nyata bagi daerah penghasil.
Di sisi lain, Singapura menegaskan pasokan energinya tetap mencukupi untuk kebutuhan nasional. Diversifikasi sumber gas dari berbagai negara membuat negeri itu tidak bergantung pada satu pemasok. Respons tenang EMA menunjukkan pemangkasan ini tidak menimbulkan krisis energi di wilayah tersebut.
Kebijakan pemangkasan ekspor gas ini menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Namun, pengawasan ketat diperlukan agar pengalihan pasokan berjalan sesuai rencana dan tidak merugikan penerimaan negara. Masyarakat di Natuna dan Sumatra kini menantikan realisasi manfaat dari keputusan tersebut.