JAKARTA — Mayoritas pakar ekonomi menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan lalu. Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) mencatat 33 dari 63 ahli atau 52 persen menyatakan kondisi ekonomi memburuk.
Survei Semester II-2026 tersebut dilakukan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 melalui platform daring. Rinciannya, 29 ahli atau 46 persen menjawab kondisi ekonomi lebih buruk dan 4 ahli atau 6 persen jauh lebih buruk. Sementara itu, 25 ahli atau 40 persen menilai tidak berubah dan hanya 5 ahli atau 8 persen yang melihat perbaikan.
Dari sisi inflasi, tekanan terhadap perekonomian dinilai tinggi oleh 49 dari 63 ahli atau 78 persen. Sebanyak 44 ahli atau 70 persen menyebut inflasi tinggi dan 5 ahli atau 8 persen sangat tinggi. Angka ini mendekati batas atas target Bank Indonesia sebesar 3,5 persen, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan 3,28 persen pada September 2026.
Penciptaan lapangan kerja juga menjadi sorotan. Sebanyak 46 dari 63 ahli atau 73 persen menilai penciptaan lapangan kerja lebih rendah dibandingkan enam bulan lalu. Rinciannya, 30 ahli atau 48 persen menjawab lebih rendah dan 16 ahli atau 25 persen jauh lebih rendah. Hanya 2 ahli atau 3 persen yang melihat kenaikan.
Lingkungan bisnis pun tak luput dari penilaian negatif. Sebanyak 35 dari 63 ahli atau 56 persen menyatakan lingkungan bisnis memburuk dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Sebanyak 26 ahli atau 41 persen menjawab lebih buruk dan 9 ahli atau 14 persen jauh lebih buruk. Sisanya, 24 ahli atau 38 persen menilai stabil dan 4 ahli atau 6 persen membaik.
Bagi masyarakat lokal, tekanan inflasi dan minimnya lapangan kerja berdampak langsung pada daya beli dan peluang penghasilan. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang mendekati batas atas target inflasi membuat pengeluaran rumah tangga semakin berat, terutama di daerah yang bergantung pada sektor informal dan upah harian.
Meski demikian, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II-2026. Angka pertumbuhan kuartal III-2026 belum diumumkan. Para ahli berharap pemerintah memperkuat kebijakan pengendalian harga dan mendorong penciptaan lapangan kerja agar dampak perlambatan tidak semakin dalam bagi masyarakat.