Jakarta — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa sejumlah investor global yang selama ini berbasis di Timur Tengah berencana memindahkan dana mereka akibat konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Menurut Luhut, para investor itu mencari lokasi yang dinilai paling aman untuk menyimpan aset, dan Bali menjadi salah satu tujuan yang paling diminati.

"Orang tadi yang tidak nyaman di Timur Tengah karena perang antara satu negara dengan negara lain, dia mencari tempat di mana yang paling aman untuk taruh duitnya," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pernyataan itu disampaikannya saat membahas upaya pemerintah mendefinisikan ulang kerugian negara hingga korupsi sebagai bagian dari penciptaan kepastian hukum bagi investor global.

Luhut menekankan bahwa kepastian hukum menjadi syarat utama agar Indonesia tidak kehilangan peluang. Ia mencontohkan Singapura yang mampu menyerap dana investor hingga US$30 miliar dalam satu kuartal pada tahun ini. Menurutnya, tanpa perbaikan kepastian hukum yang cepat, investor akan memilih negara lain.

Bali Jadi Favorit Investor

Pemerintah tengah mempercepat realisasi pembentukan Family Office di kawasan International Financial Center. Presiden, kata Luhut, sudah mengarahkan agar fasilitas itu dibangun di Bali dalam beberapa bulan ke depan. "Family Office ini pun sangat membutuhkan tadi kepastian hukum," ujarnya.

[Ruang Iklan: Di Dalam Artikel]

Dari sejumlah investor besar yang ditemuinya, mayoritas menyatakan ketertarikan pada Bali. "Mereka suka Bali. Saya tanya juga, 'Kenapa Bali?' 'Ya kita senang di Bali,' gitu. Nanti tergantung Presiden mau arahkan di mana. Tapi yang paling penting kepastian hukum harus jelas juga," ungkap Luhut.

Bagi masyarakat lokal, rencana ini membawa harapan sekaligus tantangan. Kehadiran Family Office berpotensi mendorong aliran modal, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi di sektor jasa keuangan serta properti. Namun, tanpa kepastian hukum yang jelas, peluang itu bisa lepas ke negara tetangga.

Luhut juga menyoroti skenario terburuk jika konflik Timur Tengah tidak kunjung mereda dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Ia memperkirakan harga minyak tetap tinggi dan berdampak pada kenaikan harga barang turunan, yang pada akhirnya membebani masyarakat.