Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan adanya anomali harga telur ayam kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Laporan itu menyoroti kondisi yang tidak wajar: produksi telur sedang berlimpah dan bahkan mampu diekspor, tetapi harga di tingkat peternak justru jatuh, sementara harga di tingkat konsumen melonjak melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Dari catatan Kementerian Pertanian, harga telur di tingkat peternak turun hingga Rp21.000 per kilogram. Sebaliknya, di tingkat konsumen harga telur telah melewati batas HET. Kondisi ini dinilai merugikan dua pihak sekaligus, yakni peternak yang menerima harga rendah dan konsumen yang harus membayar lebih mahal.
“Izin Bapak Presiden, kemarin ada inflasi sedikit. Kami diskusi dengan Pak Mendagri, Pak Tito, terima kasih, Pak, tiap hari Senin ada rapat inflasi. Ada anomali, izin Bapak Presiden, kami sudah diskusi dengan Pak Kapolri dengan Kabareskrim, itu ada anomali untuk ayam, telur,” kata Amran, mengutip siaran Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026).
Amran mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta pihak Kepolisian untuk menelusuri penyebab anomali tersebut. Pemerintah juga telah mengirim surat kepada Kapolri agar aparat penegak hukum menindak pihak yang memainkan harga komoditas pangan.
“Tapi ternyata produksi karena melimpah, Bapak Presiden, masih turun. Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali. Izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tuturnya.
Untuk menyerap produksi yang melimpah, Amran menyatakan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan konsumsi telur dalam program Makan Bergizi Gratis. Frekuensi konsumsi telur dalam program itu diminta dinaikkan menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan. Namun, upaya tersebut belum mampu menahan penurunan harga di tingkat peternak.
Bagi masyarakat lokal, khususnya peternak rakyat, anomali ini berdampak langsung pada pendapatan harian. Harga jual yang jatuh di tingkat kandang membuat biaya pakan dan operasional semakin sulit tertutupi. Di sisi lain, rumah tangga konsumen tetap harus merogoh kocek lebih dalam meski pasokan telur sedang berlimpah.
Pada kesempatan yang sama, Amran juga melaporkan dugaan ketidakwajaran harga beras premium fortifikasi yang dijual hingga Rp56.000 per kilogram. Berdasarkan hasil uji laboratorium di IPB, harga produksi yang semestinya sekitar Rp13.000 per kilogram. “Dan ini tidak benar, Bapak Presiden,” katanya. Ia menyatakan persoalan tersebut akan diselesaikan dalam waktu dekat.