Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan membuka hutan primer untuk kepentingan produksi pangan nasional. Komitmen itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (21/10/2026), menjawab pertanyaan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi tidak akan buka hutan primer? Untuk produksi pangan kita selanjutnya, kita tidak perlu buka hutan primer?" tanya Presiden Prabowo. Amran menjawab tegas, "Siap tidak, Bapak Presiden." Penegasan ini menjadi sinyal bahwa perluasan lahan pertanian tidak akan mengorbankan kawasan hutan primer.
Amran menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan peta lahan rawa mineral seluas 2 juta hektare untuk memperkuat ketahanan pangan. Lahan tersebut bukan lahan gambut. Tahap pertama, pemerintah menargetkan penggarapan 500.000 hektare bersama TNI dan Kementerian Pertahanan.
"Tahap pertama, kami rapat tadi dengan TNI dan Pak Menhan untuk menggarap seluas 500.000 hektar, lahannya ini 2 juta hektar. 2 juta hektar kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan," kata Amran.
Komoditas yang dikembangkan pada lahan rawa mineral itu tidak terbatas pada beras. Pemerintah juga akan menanam jagung hingga kedelai. Diversifikasi ini diharapkan memperkuat pasokan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.
Dari perspektif lokal, kebijakan ini berdampak langsung bagi masyarakat di daerah yang memiliki hamparan rawa mineral. Petani setempat berpeluang mendapat akses lahan garapan baru, pendampingan teknis, serta serapan hasil panen yang lebih terjamin. Namun, warga juga berharap pembukaan lahan tidak mengganggu ekosistem sekitar dan tetap melibatkan masyarakat adat setempat.
Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan lahan rawa mineral menjadi jalan tengah antara kebutuhan pangan dan pelestarian hutan. Dengan begitu, produksi pangan nasional dapat meningkat tanpa harus membuka kawasan hutan primer yang memiliki nilai ekologis tinggi.