Polrestabes Surabaya angkat bicara soal mutasi tujuh anggota Satresnarkoba yang sebelumnya menangkap tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra dalam penggerebekan pesta narkoba di sebuah hotel pada Senin (28/9) dini hari. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 yang ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto membenarkan adanya mutasi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa rotasi ketujuh personel itu bertujuan untuk pembinaan karir, bukan buntut dari penggerebekan yang melibatkan anggota dewan.
"Ya benar terkait adanya mutasi (tujuh anggota kepolisian) tersebut," kata Hadi saat dikonfirmasi, Senin (2/11). Ia menambahkan, mutasi merupakan hal biasa dalam institusi Polri untuk penyegaran dan pengembangan karier personel.
Ketujuh anggota yang dimutasi terdiri dari perwira dan bintara. Di jajaran perwira, Iptu Kevin Asshabul Kahfi yang semula menjabat Kanit 1 kini menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho yang sebelumnya Kasubnit 1 Unit 1 dipindah menjadi Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya, dan Ipda Andri Kiki yang semula Kasubnit kini menjabat Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari.
Sementara di jajaran bintara, Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso dimutasi ke Polsek Tegalsari, Aipda Rico Pramana ditugaskan di Polsek Tambaksari, dan Bripka Rangga Pinileh dipindah ke Polsek Genteng.
Bagi sebagian warga Surabaya, mutasi ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum. Penggerebekan yang menyeret tiga anggota DPRD sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kini, perhatian publik beralih pada nasib personel yang menjalankan tugas di lapangan.
Sejumlah warga berharap proses hukum terhadap tiga anggota DPRD tetap berjalan transparan. Mereka juga meminta Polrestabes Surabaya menjelaskan secara terbuka alasan mutasi agar tidak menimbulkan spekulasi. Pembinaan karir disebut sebagai alasan resmi, namun publik menilai perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme dan dasar penilaiannya.
Kasus ini menjadi ujian bagi institusi kepolisian di mata masyarakat lokal. Warga menantikan kelanjutan penyidikan terhadap tiga anggota DPRD, sekaligus memastikan bahwa mutasi tidak mengganggu jalannya perkara. Transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Surabaya tetap terjaga.