Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai ikhtiar memutus lingkaran kemiskinan kini telah beroperasi di 182 titik yang tersebar di 34 provinsi. Hingga kini, lebih dari 44.000 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem jenjang SD hingga SMA telah menempati asrama dan mengikuti pembelajaran.
Data tersebut menunjukkan bahwa SR bukan sekadar wacana. Lebih dari 90 titik di antaranya bahkan sudah menempati gedung permanen. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga rentan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk mereka yang sempat putus sekolah satu hingga dua tahun atau pernah bekerja di tempat yang tidak semestinya.
Bukan Sekadar Sekolah Biasa
SR dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu. Selain mendapat pendidikan gratis, para siswa tinggal di asrama, menerima makan bergizi tiga kali sehari plus dua kali makanan ringan, seragam, perlengkapan sekolah, layanan pemeriksaan kesehatan, serta pembinaan karakter dan keterampilan hidup.
Fasilitas pendidikan juga dilengkapi secara bertahap, mulai dari laptop, papan interaktif digital, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, hingga sarana olahraga. Pemerintah menargetkan 500 sekolah rakyat dengan daya tampung 1.000 siswa per sekolah.
Yang membedakan SR dari program pendidikan lain adalah integrasinya dengan sejumlah program unggulan. Orang tua siswa diberdayakan, rumah mereka diperbaiki melalui program 3 Juta Rumah, dan keluarga mendapat jaminan kesehatan melalui PBI-JK, bantuan sosial PKH dan Sembako, serta menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa SR merupakan gagasan langsung Prabowo untuk memotong rantai kemiskinan. Ia menyatakan Kementerian Sosial terus berkonsolidasi memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta melengkapi sarana dan prasarana.
"Yang terus kita lakukan konsolidasi dan terus berusaha untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sumber daya manusia maupun juga dukungan-dukungan sarana-prasarana. Tapi secara umum dapat saya sampaikan adalah semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Dukungan Publik dan Tantangan Sosialisasi
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan SR memberikan ruang luas bagi anak-anak dari desil 1 hingga 4 untuk bersekolah. Menurutnya, kurikulum yang baik di sekolah berasrama gratis itu memberi harapan cerah bagi masa depan pendidikan Indonesia.
Kendati demikian, Trubus menyoroti masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui program SR. Persoalan sosialisasi menjadi catatan penting agar manfaat program dirasakan lebih merata, terutama di daerah.
Survei Voxpol Center bertajuk "Evaluasi Dua Tahun Kinerja Pemerintah" mencatat 84,9 persen responden setuju dengan program SR dan 83,4 persen menilai kinerjanya baik hingga sangat baik. Sebanyak 84,1 persen menilai program ini bermanfaat dan 69,2 persen menilai tepat sasaran.
Namun, 30,7 persen responden mengaku belum mengetahui program ini. Mayoritas publik menginginkan program dilanjutkan dengan perbaikan sebesar 48,5 persen, sementara 41,2 persen memilih dilanjutkan tanpa perubahan.