Singapura tengah mempertimbangkan penguatan Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas. Langkah ini diambil untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi sorotan karena dampaknya kerap dirasakan langsung oleh masyarakat di kawasan terdampak, termasuk warga lokal yang beraktivitas di sekitar lahan rawan karhutla.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menyebut bahwa penegakan aturan saat ini terkendala akses bukti dan kerja sama perusahaan di luar negeri. Pernyataan itu disampaikan dalam program Power Lunch, Rabu (28/10/2026). Dengan kata lain, upaya menjerat pelaku pembakaran lahan yang beroperasi lintas negara masih menghadapi hambatan prosedural dan yurisdiksi.
Bagi masyarakat lokal, wacana ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, penguatan aturan dapat menjadi tekanan tambahan agar praktik pembakaran lahan ditekan. Di sisi lain, warga di sekitar area karhutla berharap penegakan hukum tidak sekadar menyasar pihak kecil, tetapi juga korporasi yang memiliki kewajiban menjaga lahan.
Dampak bagi Warga dan Sektor Usaha
Kabut asap dari karhutla telah lama menjadi persoalan musiman di sejumlah daerah. Ketika asap menyeberang batas negara, kualitas udara memburuk dan aktivitas warga terganggu. Penguatan UU di Singapura disebut sebagai upaya menutup celah agar pihak yang bertanggung jawab tidak lepas dari jerat hukum.
Namun, Grace Fu menegaskan bahwa penegakan aturan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kerja sama lintas negara dan akses bukti yang memadai. Tanpa itu, upaya meminta pertanggungjawaban perusahaan di luar negeri akan tetap menemui kendala.
Pemerintah daerah dan warga di kawasan rawan karhutla kini menanti langkah konkret. Harapannya, penguatan regulasi di Singapura tidak berhenti pada wacana, tetapi diikuti pengawasan lahan dan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak. Masyarakat lokal juga berharap informasi soal kebijakan ini disosialisasikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah warga.