PT Pertamina (Persero) memutuskan mengalokasikan sekitar 75% dari total belanja modal atau capital expenditure (capex) perusahaan ke sektor hulu minyak dan gas bumi. Langkah ini diambil untuk mengejar target pemerintah meningkatkan produksi minyak nasional menjadi 1 juta barel per hari pada 2030.
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyatakan alokasi besar itu juga bertujuan menahan laju penurunan produksi alami sekaligus memburu potensi cadangan baru. "Kita mengalokasikan sekitar 75% dari capex kita ke hulu," ujarnya di sela acara 51st ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE) di Denpasar, Bali, Selasa (27/10/2026).
Fokus Sumatra: Rokan dan Jambi Merang
Di wilayah Sumatra, sebagian capex diarahkan untuk membangun ekosistem minyak dan gas non-konvensional di Blok Rokan. Proyek ini memiliki potensi minyak lebih dari 11 miliar barel dan membutuhkan dukungan sekitar 50 vendor agar biaya produksi per sumur dapat ditekan.
"Kita sedang membangun ekosistem untuk unconventional oil and gas di Rokan. Potensinya besar sekali, lebih dari 11 miliar barel, tapi butuh ekosistem seperti di Permian Basin di Texas," kata Oki. Selain Rokan, percepatan pengembangan juga dilakukan pada proyek sumur Padang Pancuran di Wilayah Kerja Jambi Merang yang berpotensi lebih dari 1 miliar barel.
Jawa hingga Indonesia Timur
Pengembangan investasi hulu menjangkau Jawa hingga Indonesia Timur. Khusus di Indonesia Timur, Pertamina memfokuskan kegiatan pada eksplorasi lapangan gas yang masuk dalam Region 4 hulu domestik. "Region 4 itu memang full of exploration. Kita punya minyak dan gas, tapi memang lebih besar gas," tutup Oki.
Sebagai gambaran, sepanjang tahun buku 2025 Pertamina mencatatkan produksi migas di atas 1 juta barel setara minyak per hari. Perusahaan juga membukukan laba bersih US$3,35 miliar atau setara Rp55,20 triliun dengan pendapatan mencapai US$70,89 miliar atau sekitar Rp1.167,99 triliun.
Bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja, khususnya Sumatra dan Indonesia Timur, arah investasi ini berpotensi membuka peluang kerja dan rantai pasok vendor lokal. Namun, dampak nyata terhadap perekonomian daerah akan sangat bergantung pada realisasi proyek dan kecepatan eksekusi di lapangan.