Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegur para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas agar tidak menunda pengembangan proyek hulu yang belum berjalan. Permintaan itu disampaikan dalam Forum Ekonomi, Keuangan dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas 2026) dan menjadi sorotan karena menyangkut hajat energi daerah penghasil.
Menurut Bahlil, produksi migas nasional secara alamiah terus menurun setiap tahun. Sebagian besar lapangan di dalam negeri telah memasuki fase mature atau berusia tua, sehingga penambahan produksi baru menjadi semakin berat.
Konsesi Tak Dikerjakan, Kembalikan ke Negara
Karena itu, perusahaan yang telah menyelesaikan eksplorasi dan memperoleh persetujuan Rencana Pengembangan (Plan of Development/POD) diminta langsung masuk tahap pengembangan lapangan. "Kepada Bapak Ibu yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD, tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera dieksekusi," ujarnya.
Bahlil menegaskan, konsesi yang tak kunjung dieksekusi hingga tahap produksi harus dikembalikan kepada negara. Pemerintah, katanya, akan menawarkan wilayah kerja itu kepada pihak yang mampu mengerjakan, termasuk Pertamina, dengan catatan tetap dituntut bekerja cepat. Opsi lain adalah berbagi wilayah kerja dengan perusahaan lain demi mengejar produktivitas dan peningkatan lifting nasional.
Tekanan pada Daerah Penghasil
Persoalan ini berdampak langsung ke daerah. Kebutuhan bahan bakar Indonesia kini sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak mentah dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari. Selisih besar itu membuat impor tetap tinggi dan penerimaan daerah dari sektor migas rawan tergerus ketika lifting tidak naik.
Bagi kabupaten dan kota yang menjadi lokasi lapangan tua, percepatan proyek berarti kepastian lapangan kerja, pasokan gas untuk industri, serta penerimaan dana bagi hasil yang lebih stabil. Sebaliknya, proyek mangkrak mempertahankan ketergantungan daerah pada sektor lain yang pertumbuhannya belum tentu secepat migas.
118 Blok Baru dan Peringatan soal Permainan
Bahlil juga meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempercepat lelang dan penandatanganan Kontrak Kerja Sama. Setidaknya ada potensi 118 blok migas baru yang dilelang pemerintah. Ia meminta perusahaan melaporkan jika menemukan praktik "di bawah tangan" dalam pengurusan pendaftaran lelang, perizinan, maupun kontrak.
"Kita mau transparan, kita mau cepat. Dan siapa yang paling berhak mengerjakan adalah diberikan kepada orang yang serius," ucapnya. Dengan begitu, tambahan produksi diharapkan tak hanya memperkuat neraca energi nasional, tetapi juga terasa di tingkat lokal.