Ribuan warga Israel memadati Lapangan Sandera, Tel Aviv, pada Sabtu (24/10/2026) dalam unjuk rasa yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas gagalnya pencegahan serangan 7 Oktober 2023. Aksi ini menjadi puncak perjuangan tiga tahun keluarga para sandera yang dibawa ke Gaza.
Protes digagas Dewan Oktober, kelompok yang didirikan keluarga sandera. Mereka menuntut penyelidikan mandiri atas kegagalan keamanan yang memicu perang di Gaza. Aksi berlangsung hanya tiga hari sebelum pemilihan umum pertama Israel sejak konflik berkepanjangan itu dimulai.
"Tiga hari menjelang pemilu, kami menggelar puncak perjuangan tiga tahun: mengungkap kebenaran, menuntut tanggung jawab, dan membentuk komisi penyelidikan negara," tulis Dewan Oktober di platform X sebelum aksi, seperti dikutip dari pemberitaan internasional.
Oposisi Turut Hadir, Massa Serukan Perubahan
Tokoh oposisi Gadi Eisenkot dari Partai Yashar, penantang utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, turut hadir. Massa menyambutnya dengan seruan, "Siapa yang datang? Perdana Menteri berikutnya!"
Warga Israel, Dan Adin, menggambarkan pawai Partai Demokrat dari Lapangan Rabin ke Lapangan Sandera sebagai lautan manusia. "Demi perubahan, demi harapan, demi p-e-m-b-a-r-u-a-n. Luar biasa energinya," tulisnya di X.
Jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat. Blok kanan pimpinan Netanyahu, yang berkuasa sejak akhir 2022, berimbang dengan blok Eisenkot. Belum ada kubu yang diproyeksikan meraih mayoritas kursi parlemen.
Pemilu ini pula yang akan menentukan arah kebijakan luar negeri Israel, termasuk kemungkinan serangan lanjutan ke Iran. Eisenkot dinilai lebih enggan melancarkan aksi militer baru terhadap Teheran jika terpilih. Namun, mayoritas partai Israel tetap sejalan dalam penolakan pembentukan negara Palestina merdeka.
Pemerintah Tolak Komisi Independen
Dewan Oktober sebelumnya memperingatkan aparat keamanan soal potensi provokasi dari pendukung pemerintah. Mereka mengirim surat mendesak kepada Kepala Kepolisian terkait laporan upaya kelompok berafiliasi koalisi untuk mengganggu unjuk rasa.
Hingga kini, pemerintah Netanyahu menolak pembentukan komisi penyelidikan mandiri. Sebagai gantinya, pemerintah mengajukan komisi "politik" dengan separuh anggota ditunjuk pemerintah dan sisanya ditunjuk oposisi. Para pemimpin oposisi menyatakan akan memboikot komisi yang ditunjuk kalangan politisi tersebut.