Parlemen Mesir secara resmi memberikan wewenang kepada Presiden Abdel Fattah el-Sisi untuk memberikan dukungan militer kepada Arab Saudi. Mandat tersebut disetujui melalui pemungutan suara pada Senin, 26 Oktober 2026, di Dewan Perwakilan Rakyat Mesir yang diketuai Hisham Badawi.
Berdasarkan pernyataan parlemen, el-Sisi diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mendukung Arab Saudi dalam mempertahankan diri, apabila Riyadh secara resmi meminta bantuan. Peneliti senior dari King's College London, Nawaf Obaid, menyebut pejabat Arab Saudi memang sangat menginginkan kepastian bahwa Mesir akan mendukung kerajaan tersebut jika diminta.
"Pemungutan suara itu adalah cara Kairo untuk mengatakan bahwa mereka akan hadir di sana," tutur Obaid, seperti dikutip dari pemberitaan internasional.
Imbas Serangan Houthi
Keputusan tersebut menyusul serangkaian serangan mematikan kelompok Houthi terhadap bandara internasional Riyadh dan fasilitas milik perusahaan minyak negara Arab Saudi, Aramco. Serangan itu mengganggu jadwal penerbangan sipil dan menghambat ekspor minyak.
Kelompok bersenjata Houthi yang menguasai ibu kota Yaman, Sanaa, terus bertempur melawan koalisi pimpinan Arab Saudi. Intensitas pertempuran yang meningkat dalam beberapa minggu terakhir memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman.
Terkait batasan operasi, el-Sisi pada Rabu memastikan pengerahan kekuatan tidak dilakukan sembarangan. "Tindakan militer Mesir akan dibatasi pada perlindungan wilayah dan perbatasan Arab Saudi, bukan melancarkan serangan ke Yaman," tegasnya.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menambahkan bahwa Kairo tetap memprioritaskan penyelesaian diplomatik setelah kunjungannya ke Riyadh pada Rabu. Pemungutan suara itu dilakukan setelah diskusi parlemen tertutup dan penundaan otorisasi bantuan militer sebelumnya. Konstitusi Mesir mewajibkan persetujuan dua pertiga anggota parlemen sebelum pasukan tempur dikirim ke luar negeri.
Kepentingan Lokal di Laut Merah
Di sisi lain, Mesir memiliki kepentingan langsung menjaga keamanan Laut Merah. Serangan Houthi di dekat selat Bab al-Mandeb, rute utama dari dan menuju Terusan Suez, mengganggu aktivitas pelayaran dan memangkas pendapatan terusan secara signifikan.
Dampaknya terasa bagi masyarakat Mesir yang menggantungkan hidup pada sektor pelayaran dan perdagangan di kawasan terusan. Bagi warga lokal, penurunan pendapatan Terusan Suez berpotensi memengaruhi penerimaan negara yang selama ini menopang berbagai program publik.
Mesir sebelumnya bergabung dengan kampanye militer pimpinan Arab Saudi di Yaman pada 2015, terutama membantu mengamankan rute pelayaran dengan pasukan angkatan laut. Namun, Kairo belum pernah lagi melakukan pengerahan pasukan darat asing berskala besar sejak Perang Teluk 1991.
Dari sisi diplomasi, el-Sisi bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Kairo pada Senin untuk membahas ketegangan regional dan upaya perdamaian. Guterres memuji upaya Kairo mencegah eskalasi di Teluk dan menilai diplomasi dapat membantu mengatasi perselisihan seputar program nuklir Iran serta gangguan pelayaran.
Melalui unggahan di platform X pada Senin, Guterres memperingatkan bahwa pertempuran lebih lanjut berpotensi berputar di luar kendali. "Saya mendesak penahanan diri yang maksimal," pungkasnya.