Terbaru
Pencarian Berita

Hasil Pencarian: "kepastian hukum"

Menemukan 14 berita

Daftar Berita

Wajib Pajak Jakarta Diingatkan: Bebas Sanksi Pajak Harus Diajukan, Pokok Tetap Bayar
Nasional Wajib Pajak Jakarta Diingatkan: Bebas Sanksi Pajak Harus Diajukan, Pokok Tetap Bayar

DJP menegaskan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak tidak berlaku otomatis. Wajib pajak harus mengajuk...

5 jam yang lalu 10 dibaca
Yusril dan Luhut Sepakat Pertegas Definisi Kerugian Negara, Investor Dijamin Kepastian Hukum
Nasional Yusril dan Luhut Sepakat Pertegas Definisi Kerugian Negara, Investor Dijamin Kepastian Hukum

Menko Yusril dan Ketua DEN Luhut bertemu membahas definisi kerugian negara. Pemerintah menegaskan tak menghapus unsur ko...

1 hari yang lalu 7 dibaca
ESDM Periksa Perusahaan Asing Pemilik Kebun Sawit yang Diduga Jalankan Tambang
Nasional ESDM Periksa Perusahaan Asing Pemilik Kebun Sawit yang Diduga Jalankan Tambang

Kementerian ESDM memeriksa sejumlah perusahaan asing pemilik kebun kelapa sawit yang diduga juga menjalankan aktivitas p...

1 hari yang lalu 7 dibaca
Konflik Timur Tengah Berlarut, Luhut Sebut Investor Incar Family Office Bali
Nasional Konflik Timur Tengah Berlarut, Luhut Sebut Investor Incar Family Office Bali

Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan menyebut investor global mulai meninggalkan Timur Tengah dan melirik Bali untuk Family...

1 hari yang lalu 8 dibaca
Yusril Tegaskan Kredit Macet BUMN Tak Selalu Korupsi, Ini Batasannya
Hukum Yusril Tegaskan Kredit Macet BUMN Tak Selalu Korupsi, Ini Batasannya

Menko Yusril menegaskan kredit macet BUMN tak otomatis korupsi. Pemerintah akan pertegas definisi kerugian negara demi k...

1 hari yang lalu 5 dibaca
Yusril Ingin Definisi Korupsi Dipertegas, Investasi Terancam Seret
Nasional Yusril Ingin Definisi Korupsi Dipertegas, Investasi Terancam Seret

Menko Yusril menilai definisi korupsi di Indonesia terlalu luas sehingga citra negara buruk dan investor enggan masuk. I...

1 hari yang lalu 7 dibaca
Luhut Sebut Investor Timur Tengah Incar Bali, Kepastian Hukum Jadi Syarat
Nasional Luhut Sebut Investor Timur Tengah Incar Bali, Kepastian Hukum Jadi Syarat

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap minat investor Timur Tengah memindahkan dana ke Bali. Namun, kepastian huku...

1 hari yang lalu 6 dibaca
Pemerintah Kaji Hapus Unsur Kerugian Perekonomian Negara di UU Tipikor
Nasional Pemerintah Kaji Hapus Unsur Kerugian Perekonomian Negara di UU Tipikor

Pemerintah membuka opsi menghapus unsur kerugian perekonomian negara dalam UU Tipikor demi kepastian hukum. Namun, keput...

1 hari yang lalu 4 dibaca
Yusril Soroti Pasal Sapu Jagat UU Tipikor, Masyarakat Tunggu Kepastian Hukum
Hukum Yusril Soroti Pasal Sapu Jagat UU Tipikor, Masyarakat Tunggu Kepastian Hukum

Pemerintah membahas penyempurnaan UU Tipikor untuk memperjelas definisi keuangan negara dan kerugian negara. Yusril sebu...

2 hari yang lalu 7 dibaca
Perusahaan Asing Diduga Menambang Ilegal di Kebun Sawit, Pemerintah Gencar Periksa
Nasional Perusahaan Asing Diduga Menambang Ilegal di Kebun Sawit, Pemerintah Gencar Periksa

Pemerintah mendeteksi sejumlah perusahaan asing berizin kebun sawit yang diduga menjalankan aktivitas pertambangan tanpa...

2 hari yang lalu 5 dibaca
KPK Sita Rp 800 Juta dari Hercules, Warga Bogor Tunggu Kepastian Status Lahan
Hukum KPK Sita Rp 800 Juta dari Hercules, Warga Bogor Tunggu Kepastian Status Lahan

KPK menyita Rp 800 juta yang dikembalikan Ketua GRIB Hercules, diduga dari Summarecon untuk pengamanan lahan di Kabupate...

2 hari yang lalu 6 dibaca
Pemerintah Cabut IUP Tambang Emas PT Kristalin Ekalestari di Nabire, 3.500 Hektare Kembali ke Negara
Nasional Pemerintah Cabut IUP Tambang Emas PT Kristalin Ekalestari di Nabire, 3.500 Hektare Kembali ke Negara

Pemerintah mencabut IUP Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari di Nabire, Papua Tengah. Seluas 3.500 hektare wilayah t...

2 hari yang lalu 6 dibaca